pp pengupahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN. pp pengupahan

HGW. Kini para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) tengah. PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; 1. 13 Tahun 2003 melalui UU No. Outsourcing. hingga Upah Bakal Dirombak. Menurut Peraturan Depnaker tentang gaji, PP tentang Pengupahan pasal 16 tahun 2021 menjelaskan bahwa upah per jam hanya diperuntukan untuk pekerja yang bekerja secara paruh waktu. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 36: Tahun: 2021: Tentang: Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengupahan: Tanggal Ditetapkan: 02 Februari 2021: Tanggal Diundangkan: 02. Liputan6. Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha. Beleid ini akan menjadi payung hukum bagi pengusaha dan buruh dalam menentukan upah pekerja. Akan tetapi, berbeda dengan UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021: Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum. Dengan keluarnya PP Pengupahan tersebut, kata Hanif, penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2016 sudah harus menggunakan formula yang diamanatkan dalam beleid baru itu. Mengutip dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), berikut regulasi. Proses penetapan upah minimum setiap tahun selalu diwarnai berbagai dinamika antara lain kalangan pengusaha menegaskan kepada pemerintah untuk konsisten mengacu PP No. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 35/2021. Kebijakan Pengupahan. 774-YANBANGSOS/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum. Pemerintah menetapkan regulasi pengupahan sebagai upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hasil perhitungan upah minimum di setiap daerah akan berbeda sekalipun presentase yang digunakan sama yakni 8,03 persen. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. com - Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Cesar Cahyo Purnomo, menegaskan bahwa PP No. PDF. 8, LN. 78, LN. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan bahwa PP Pengupahan itu memberikan kepastian terhadap kenaikan upah buruh. Daftar Isi. “Pengaturan THR dalam PP No. CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan menuntut pengusaha yang kekeuh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai formula upah minimum buruh. 36 Tahun. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No. Persentase denda ini diatur oleh pemerintah dalam Pasal 55 PP Pengupahan sebagai berikut: (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan: a. "Oleh karena itu tidak tepat apabila Proses Penyusunan PP Pengupahan dikatakan tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak cermat," kata Hanif,. Jakarta. (SHUTTERSTOCK/Andrii Yalanskyi) JAKARTA, KOMPAS. PP Pengupahan juga mengatur mengenai pemotongan upah oleh pengusaha. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dijelaskan pada Pasal 40 Ayat 1 bahwa upah tidak. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika dalam PP terbaru upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dalam PP yang lama penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan. com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersikeras mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menentukan nilai upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2023. PP pengupahan resmi diundangkan pada tanggal 23 Oktober lalu. Ada juga PP No. Peraturan Perundang-undangan. 901. PP yang diterbitkan berdasarkan. Karena sesuai. memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, pekerjaan tertentu dapat diatur dalam supervisor, manajer dan ahli dengan besaran upah paling sedikit batas paling. PP No. 36 Tahun 2021. PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, dan sanksi. - Para pekerja yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. Sepuluh asosiasi pengusaha berkeyakinan, Permenaker No 18/2022 telah mengubah dan menambah variabel baru untuk menghitung upah minimum dan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan. com - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bisnis. Definisi: BN = Berita Negara TBN = Tambahan Berita Negara LN = Lembaran NegaraIlustrasi. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 5 ayat (2) Permenaker No. PP Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan: Ini Cara Menghitungnya. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 02 Februari 2021. Pasal 16 (1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja secara paruh waktu. Saat PHK terjadi, pemberi kerja harus menginformasikan hal tersebut kepada pekerja, namun pekerja dapat. Sedangkan pembayaran pengupahan diatur dalam PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan sebagai berikut: 1. Jan 30, 2023 · Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. 01-Infographic PP 78 2015 Pengupahan. JAKARTA, KOMPAS. Dia berharap, melalui kegiatan seminar tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, disebutkan lima poin terkait aturan upah minimun. 35 Tahun 2021 Pasal 22. Kebijakan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pada Bab V tentang Upah Minimum masih menyebutkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat/gubernur/bupati walikota dalam rangka: perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan. Sementara aturan dalam bentuk undang-undang seperti UU Ketenagakerjaan maupun Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023 tidak mengatur secara spesifik mengenai THR karyawan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,. PP 78 2015 PENGUPAHAN. H. Peraturan itu mengatur soal formulasi pengupahan yang menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pengusaha. 36 Tahun 2021 mencabut PP No. Besarnya Upah Cuti Haji. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak. Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengemukakan pemerintah perlu meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Mengenai besaran nanti akan dibahas di dewan pengupahan daerah untuk nantinya ditetapkan gubernur mengenai besaran yang jelas lebih dari formula PP 36 Nomor 2021, namun tidak 10 persen," ujar Anwar seperti dikutip merdeka. PP 36/2021, Pasal 18. Pemerintah menghapuskan ketentuan diperbolehkannya penggunaan mata uang asing dalam pembayaran upah pekerja dalam PP No. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, PP No. Pasal 36 ayat (3) PP Pengupahan. Pemberlakuan aturan tentang upah. Sebelumnya perlu Anda pahami, komponen upah diatur lebih lanjut di Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan(“PP Pengupahan”) sebagai berikut: Upah terdiri atas komponen: Upah tanpa tunjangan; Upah pokok dan tunjangan tetap; Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atauSistematika Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 4 – Pasal 13)BAB III Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan/atau Satuan Hasil (Pasal 14 – Pasal 19)BAB IV Struktur dan Skala Upah (Pasal 20 – Pasal 22)BAB V Upah. Perhitungan upah minimum terbaru menggunakan rumus yang berbeda dari rumus lama di PP 75/2015. PP. Keterlambatan Pembayaran Upah. Berdasarkan PP No. Terbit Kepgub, Ini Besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2023. Oleh karenanya jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama itu sendiri (pasal 60 PP 36/2021). Pasalnya, ia melihat ada salah satu pasal di PP tersebut yaitu Pasal 25 ayat (2). Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun. Ini berarti bahwa pemberi kerja wajib membayar upah penuh kepada karyawan ( gaji pokok dan tunjangan tetap) tetapi tidak ada tunjangan. Sebaliknya, kalangan serikat buruh mendesak pemerintah untuk kembali menggunakan PP No. Dalam Pasal 20 diterangkan bahwa struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi. Berita PP Pengupahan - KSPI mengungkapkan ada 3 alasan menolak penghitungan Upah menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam beleid yang diteken Presiden. 01-Infographic PP 78 2015 Pengupahan. com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pekerja tetap mendapatkan hak upah ketika menjalani cuti dan sakit sesuai dengan Peraturan. 36 Tahun 2021; PERPRES No. Merujuk Pasal 63 huruf b PP Pengupahan, pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP Pengupahan serta melampirkannya dalam permohonan paling lama dua tahun terhitung sejak PP Pengupahan diundangkan. Dalam penetapan upah minimum tersebut pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36. 1. No 4 dari 5 BerlakuLebih lanjut Indah membocorkan, setidaknya ada 2 substansi yang akan dirubah dalam PP tersebut, yaitu ketentuan penggunaan tenaga kerja outsourcing untuk perusahaan dan modifikasi formula kenaikan upah. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar. Pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan di PP Pengupahan memberikan toleransi keterlambatan pembayaran gaji selama 3 hari. 5747, LL SETNEG : 33 HLM. Ketiga, PP No. Permenaker ini bertujuan untuk memberikan. Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bagi pekerja atau buruh. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat : 1. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. UU Yang Mengatur Mengenai Kompensasi. Ketentuan rinci mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang. com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. PP ini menjadi salah satu aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kementerian Ketenagakerjaan memastikan terus melakukan serap aspirasi Revisi PP PKWT dan PP Pengupahan. UU 11/2020 dan pasal 14 PP 36/2021, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Gaji karyawan dapat dikenakan pemotongan seperti diatur dalam PP Pengupahan Pasal 63, yaitu untuk pembayaran denda, ganti rugi, uang muka upah (kasbon), sewa rumah atau barang milik perusahaan, utang atau cicilan utang karyawan, dan kelebihan pembayaran upah. Sanksi Administratif sesuai PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ‍ Selain sanksi administratif yang dijelaskan dalam gambar di atas, perusahaan yang lalai dalam memberikan THR kepada karyawan juga dapat dikenai sanksi denda. 78/2015 tentang Pengupahan karena dinilai akan menguntungkan semua pihak. Berarti ketentuan yang saat ini dijadikan acuan pengupahan yakni PP No. Kebijakan Pengupahan, yang dilansir pada Pasal 4-5 PP 36/2021, berisi: Upah minimum. "PP pengupahan merupakan kebijakan terbaik yang bisa kita ambil saat ini demi kepentingan semua pihak," kata Hanif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Apindo mengajukan uji materi Permenaker itu salah satunya karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Jenis Upah yang Diatur dalam Struktur dan Skala Upah. 67 P/HUM/2015 dengan pemohon Lembaga. Menteri Ketenagakerjaan, M. PP No. Nah, hal tersebut berbeda dengan PP 36/2021. Selain itu, PP Pengupahan juga punya kecenderungan melanggar peraturan diatasnya. Ilustrasi upah. Perubahan itu juga menyasar peran dewan pengupahan. Melalui kebijakan pengupahan yang baru itu diharapkan iklim investasi dan dunia usaha semakin kondusif, dan. Lengkap! Peraturan tentang THR Karyawan Perusahaan – Di Indonesia, selain upah, kewajiban perusahaan yang juga diatur oleh pemerintah adalah tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Sebagai aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan. PDB daerah juga enggak 5 persen semua. com, JAKARTA – Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah lebih rasional dalam menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi amanat PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Berikut adalah beberapa perbedaan Aturan Pengupahan yang lama dan yang baru: Namun, kita perlu memahami bahwa PP No 36/2021 merupakan satu-satunya instrumen hukum dan kita tidak bisa kembali memakai PP No 78/2015 tentang Pengupahan,” katanya. Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Sugeng Santoso, menjelaskan sedikitnya 3 ketentuan dalam UU No. Pelaku hubungan industrial, terutama kalangan pengusaha perlu melakukan upaya guna mengantisipasi terkait perubahan peraturan ketenagakerjaan pasca disetujuinya Perppu. Peraturan Pemerintah (PP) No. JAKARTA, KOMPAS. (ANTARA FOTO/Agus Bebeng) Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang. Pasal 7 ayat (5) PP Pengupahan. Berbagai perubahan itu berdampak terhadap peraturan pelaksana mandat UU 11/2020 antara lain PP No. 02 Februari 2021. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02. Lalu, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal ini berdasarkan PP Pengupahan tentang perhitungan denda keterlambatan pembayaran gaji yang diatur dalam Pasal 61 seperti berikut: Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayar; PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat : 1. Para pekerja sangat penting untuk memahami PP ini. Belum Tersedia. Selain sebagai regulasi turunan dari UU No. com. Peradilan Tata Usaha Negara. 78 Tahun 2015 di pasal 18 ditekankan bahwa: Pengusaha wajib membayar upah karyawan, di mana kewajiban ini mengikuti perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Hal ini seperti diatur dalam peraturan depnaker tentang gaji karyawan swasta PP 78 Tahun 2015 Bab II Pasal. Hol . Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, pemangku kepentingan didorong agar tidak melakukan PHK. [6] Sep 15, 2022 · PP No. Pasal 57 ayat (1) PP Pengupahan mengatur mengenai pemotongan upah oleh pengusaha untuk: a. Berdasarkan penelusuran kami, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan memberikan slip gaji kepada karyawannya. Sejumlah aliansi buruh berniat mengajukan gugatan uji materi atas isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA). Apr 1, 2021 · Mari kita lihat aturan yang lebih rinci dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Ada sejumlah hal baru yang diatur dalam PP 36 tahun 2021 ini, termasuk tentang pengupahan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Setelah menanti 12 tahun, pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Cermati Seksama, Ini Isi PP 78 yang Jadi Alasan Buruh Demo ke Jalan dan Mogok. Ulasan Lengkap. Salah satu poin baru yang. Baca Juga: Begini Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Nominal dan komponen penggajian. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 35 Tahun 2021: Integrasi atau Inkonsistensi Regulasi?”, Jumat (26/3/2021). Jika buruh yang menerima upah minimum kemudian upahnya dipotong 25 persen, berarti buruh yang bersangkutan menerima upah di bawah ketentuan upah minimum. 2021/No. Hukum Telat Bayar Gaji Karyawan, Perusahaan Bisa Kena Batunya! Pada PP Pengupahan No. 15/2023 juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 terutama pada saat ajaran baru yaitu membantu untuk belanja pendidikan putra putri keluarga ASN,” tambahnya. 36 Tahun 2021 berlaku, aturan pengupahan di Indonesia diatur dalam PP No. 126, sedangkan upah yang berlaku di PT Alpen Food Industry adalah Rp4. Upah kerja lembur.